Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni targetkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Sebelumnya, kata Ali Mukhni, meraih Opini WTP selama lima kali dari tahun 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Namun tahun 2018, Padang pariaman hanya meraih opini Wajar Dengan Pengeculian terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019. "Tahun ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD bersemangat meraih kembali Opini WTP. Semuanya saling bersinergi dan bertanggung jawab terhadap penyajian data yang diperlukan" kata Ali Mukhni saat menerima Tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar di Ruang kerjanya, Rabu (29/1). Ali Mukhni menegaskan melarang seluruh Kepala OPD dan terkait dinas luar daerah. Apabila acaranya benar-benar urgen harus mendapatkan persetujuan Bupati. "Saya ingatkan Kepala OPD harus berada di Kantor selama pemeriksaan BPK. Segera berikan data yang diminta dan ditindaklanjuti" ujar Bupati peraih Penghargaan Satya Lencana Pembangunan itu. Sementara Inspektur Hendra Aswara mengatakan pemeriksaan interim BPK selama 12 hari mulai tanggal 29 Januari s/d 9 Februari. Hendra berharap agar dokumen laporan pertanggungjawaban dan data-data yang dikerjakan perangkat daerah pada tahun 2019 segera diserahkan. "Tim pemeriksa juga ke OPD untuk konfirmasi dan kita minta para pengelola keuangan untuk stand by di kantor masing-masing" ujar Hendra. Ket foto Bupati Ali Mukhni menerima Tim Pemeriksaan interim dari BPK RI Perwakilan Sumbar di Ruang kerjanya, Rabu (29/1). Berita,
3. Inspektorat Padang Pariaman Dapat Kunjungan Studi Tiru Dari Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.Â
8. Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan Audit Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2023
