Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menghimbau agar seluruh pejabat di lingkungan melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 1 Januari hingga 28 Februari 2020.
"Padangpariaman menargetkan pengisian LHKPN tahun ini mencapai 100 persen", ujar Ali Mukhni saat menerima laporan tim inspektorat di ruang kerjanya, Parit Malintang, Rabu (19/2).
Orang nomor satu di Padangpariaman itu mengatakan bahwa LHKPN ditujukan bagi para pejabat di jajaran eksekutif dan legislatif yang merupakan tindak lanjut dari program pencegahan korupsi dari KPK RI. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggara negara dalam mentaati azas-azas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta membangun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.
“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel” ujar Peraih Penghargaan Satya Lencana Pembangunan itu.
Sementara Inspektur Hendra Aswara mengatakan penginputan LHKPN sudah mencapai 65,88 persen. Artinya dari 211 Wajib lapor, yang telah melakukan penginputan sebanyak 139 orang sedangkan yang belum sebanyak 72 orang lagi.
“Sesuai arahan Bpak Bupati, akhir Februari sudah 100%. Insha allah, kita akan penuhi target tersebut” kata Hendra didampingi Admin LHKPN Budi Maisal.
Ia juga apresiasi perangkat daerah tercepat penginputan LHKPN yaitu Sekretariat Daerah yang telah 100% pada awal Februari yang lalu.
“Bapak Bupati akan memberikan penghargaan kepada OPD tercepat penginputan LHKPN sebagai komitmen dalam sukseskan program pencegahan korupsi” ujar eselon dua termuda di Padangpariaman itu.
Ket foto
Bupati Ali Mukhni targetkan penginputan LHKPN tuntas 100% pada akhir bulan Februari saat menerima laporan dari Inspektorat di Ruang kerjanya, Parit Malintang, Rabu (19/2)