Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman langsung tancap gas dengan menggelar rapat lengkap staf dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Rapat dipimpin Inspektur Hendra Aswara didampingi Sektetaris Heri Sugianto di ruang rapat kantor Inspektorat di Parit Malintang, Jumat (7/2/2020. Rapat lengkap staf Inspektorat ini, kata Hendra Aswara, merupakan hasil pertemuan Bupati Padang Pariaman dalam rapat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Kerja Bupati Padang Pariaman sehari sebelumnya Ia menyebutkan secara rinci ada enam perintah bupati setiap OPD harus membuat time schedule kegiatan agar mudah dalam mengevaluasi setiap pekerjaan. Apalagi kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak agar secepatnya dilaksanakan. "Kemudian, OPD agar mensukseskan 2 agenda nasional yaitu MTQ Nasional ke-28 dan Penas Tani Nelayan dalam hal ini, Kabupaten Padang Pariaman sebagai tuan rumah," sebut Hedra Disamping itu, tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan bekerja penuh inovasi dan kreativitas. "Kita dituntur untuk mempublikasikan seluruh aktivitas dan pelayanan di OPD dalam rangka keterbukaan informasi publik," kata mantan Kadis Sosial itu. Menurut Hendra, terkait dengan adanya 6 perintah tersebut, Inspektorat memiliki tugas berat untuk dapat mendukung mewujudkannya Ia berharap kesemua supaya mempercepat penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam rangka meraih WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019 lalu. Juga kita berupaya untuk meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020. Disamping itu, kita bagaimana mendapatkan penghargaan LAKIP dengan predikat BB. Dan meningkatkan pengembalian kerugian uang negara melalui Sidang TPTGR, ujar putra Sungai Geringging ini. Kata Hendra, kita mengaktifkan kembali Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan menggiatkan Zona Integritas. Dan menyegerakan kehadiran pelaksanaan portal Whistle Blowing System (WBS) sebagai portal pengaduan Inspektorat pertama di Sumbar. Tak kalahnya pentingnya, sebut alumni STPDN terbaik ini, agar kita mengawal pelaksanaan proyek pembangunan melalui Probity Audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang telah dilelang Bagian LPBJ sebesar Rp17,5 milyar terdiri dari pengadaan konstruksi Rp15,5 milyar dan jasa konsultasi sebesar Rp2 milyar. Berita,
7. Hendra Aswara menegaskan agar Pengelola Keuangan untuk mempedomani Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan
